Muslimahdaily - Tepat pada hari Kamis kemarin (8/10) mahasiswa dan para buruh mengadakan aksi demo besar-besaran. Penolakan mereka terhadap RUU Omnibus Law membuat masyarakat dari berbagai daerah bersatu untuk menyampaikan aspirasinya kepada para DPR dan Pemerintah.
Ternyata, gerakan demo kemarin juga mendapatkan dukungan dari beberapa pejabat. Mereka menyediakan wadah untuk menampung aspirasi demonstran. Tak hanya itu, pejabat anggota DPR ini pun turut menyampaikan langsung penolakan RUU Omnibus Law.
Menerima Aspirasi Rakyat
1. Ridwan Kamil
Dilansir dari Detik, Jum'at (9/10) Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menemui massa gabungan pekerja yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota bandung pada Kamis, (8/10).
Saat menemui mereka, Ridwan Kamil didampingi oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Pangdam/III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan para perwakilan serikat buruh. Pada kesempatan itu, Kang Emil berusaha mendengarkan aspirasi mereka dan akan menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo dengan mengirimkan surat keterangan yang berisi poin-poin aspirasi demonstran.
2. Anies Baswedan
Begitupun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dengan didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana, Anies menemui para demonstran. Para mahasiswa menyuarakan aspirasinya dan Anies memberikan respon terkait hal tersebut.
"Teman-teman semua, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dan setiap warga negara bisa menyampaikan pendapatnya hari ini kami menghormati hak warga negara. Karana itu tadi kita sudah dengar apa yang jadi aspirasi, betul? Saya ingin kepada semuanya memastikan bahwa hak itu terjaga. Hak itu tidak boleh hilang karena itulah negeri kita disebut sebagai negeri kita yang merdeka," ujar Anies. Anies juga mengatakan akan segera menyampaikan aspirasi para demonstran.
Anggota DPR yang Menolak RUU Cipta Kerja
1. Benny K Harman
Sebelum aksi demo besar-besaran terjadi, Benny Kabur Harman sudah menyampaikan langsung penolakannya terhadap RUU Omnibus Law ini. Bahkan videonya di dalam gedung rapat DPR sempat viral di media sosial.
Dalam rapat terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini sempat bersitegang dengan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin. Benny menyatakan bahwa RUU ini mengalami kecacatan prosedur karena tidak memikirkan para pekerja dan rakyat kecil, hanya mengutamakan para pengusaha.
"Oleh sebab itu, saya mengatakan RUU ini harus ditolak," ujar Benny dalam diskusi 'Kontroversi RUU Ciptaker: Percepatan Ekonomi dan Rasa Keadilan Sosial' yang berlangsung secara daring, Minggu (4/10), mengutip dari CNN Indonesia, Jum'at (9/10).
2. Mardani Ali Sera
Selain Fraksi Demokrat yang menolak RUU Omnibus Law, Fraksi PKS ternyata juga menolak tegas pengesahan ini. Tepat pada hari senin, (5/10) kemarin, anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menolak RUU karena banyak norma aturan yang bertentangan dengan norma konstitusi.
“Dari awal Proses pembahasan RUU ini secepat kilat, ada dugaan penyisipan pasal-pasal yang ‘pesanan’. Dan berharap publik tidak menyadari bahwa pasal tersebut ada, namun di saat bersamaan menyisipkan ketentuan yang justru merugikan rakyat,” kata Mardani. Ia juga menyatakan bahwa RUU ini perlu ditinjau ulang.
