Muslimahdaily - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada hari Jumat (30/5/2025) mengeluarkan peringatan keras bahwa negaranya dapat "menerapkan sanksi" terhadap Israel kecuali pemerintah di Tel Aviv segera mengatasi krisis kemanusiaan yang parah di Gaza. Pernyataan ini disampaikan Macron saat melakukan kunjungan ke Singapura, menegaskan bahwa komunitas internasional tidak bisa tinggal diam menyaksikan warga Palestina di Gaza menghadapi krisis kelaparan yang semakin mendalam.
Komentar Presiden Macron ini semakin menambah tekanan internasional yang telah terbangun terhadap Israel, yang telah memblokade wilayah kantong Palestina tersebut selama hampir tiga bulan. Berbagai badan bantuan telah berulang kali memperingatkan ancaman kelaparan serius di sana.
"Blokade kemanusiaan menciptakan situasi yang tidak dapat dipertahankan di lapangan," tegas Macron dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong.
"Jika tidak ada respons dalam beberapa jam dan hari ke depan yang sejalan dengan situasi kemanusiaan, kami harus memperkeras posisi kolektif kami," tambahnya, seraya mengisyaratkan bahwa Prancis mungkin mempertimbangkan penerapan sanksi terhadap pemukim Israel.
Israel baru-baru ini menyatakan akan tunduk pada tekanan internasional dan mengizinkan pasokan makanan serta obat-obatan "minimal" masuk ke Gaza, wilayah yang terus menjadi sasaran serangan militer intensif mereka. Namun, sedikitnya bantuan yang masuk di bawah kendali sebuah LSM baru yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat justru diwarnai dengan laporan penjarahan dan kekerasan.
Dalam pernyataannya, Macron juga menyerukan diakhirinya asumsi bahwa Israel menghormati hak asasi manusia. "Tetapi saya masih berharap pemerintah Israel akan mengubah pendiriannya dan kita akhirnya akan mendapatkan respons kemanusiaan," ujarnya penuh harap.
Pemimpin Prancis tersebut juga menekankan bahwa pengakuan atas negara Palestina "bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik," meskipun ia menambahkan bahwa pembentukannya memerlukan kondisi-kondisi tertentu.
Pernyataannya ini menyusul pernyataan bersama di awal pekan dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang mengutuk setiap rencana Israel untuk menguasai Gaza atau mengusir penduduknya.
Paris dilaporkan berharap dapat menggalang momentum untuk pengakuan bersyarat atas negara Palestina, yang antara lain akan mensyaratkan demiliterisasi Hamas. Para pejabat Prancis tengah mempertimbangkan langkah ini menjelang konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi pada 17-20 Juni mendatang.
Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun parameter peta jalan menuju negara Palestina, sambil memastikan keamanan Israel. Namun, beberapa diplomat dan ahli menyarankan bahwa langkah-langkah semacam itu justru dapat memicu kemarahan Israel dan memperdalam perpecahan di Barat.
Ancaman Kelaparan Akut di Depan Mata
Meskipun sejumlah bantuan mulai masuk ke Gaza setelah blokade Israel, krisis kemanusiaan tetap berada pada kondisi yang mengerikan. Para ahli memperingatkan bahwa satu dari lima orang di Gaza menghadapi ancaman kelaparan akut.
Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah inisiatif swasta yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel, dilaporkan telah memperluas operasi bantuannya pada hari Kamis. Akan tetapi, upaya kelompok ini telah banyak dikutuk oleh PBB dan badan-badan lain karena dianggap tidak memadai, dikelola dengan buruk, dan tidak mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan.
Pusat-pusat distribusi GHF justru menjadi lokasi kekacauan, kekerasan, dan keputusasaan. Pemandangan ketidaktertiban dilaporkan terjadi sepanjang pekan karena sejumlah besar orang yang kelaparan membanjiri titik-titik distribusi hingga membuat aparat keamanan kewalahan. Situasi ini menuntut respons cepat dan komprehensif dari komunitas internasional untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar.
