Muslimahdaily - Walikota kota Beziers yang terletak di bagian selatan Perancis, Robert Menard dikecam karena tindakan rasisnya yang menghitung jumlah siswa yang beragama Islam di daerah tersebut yang didasarkan pada nama mereka.

Tindakan tersebut menyalahi undang-undang sekularisme yang dijalankan di Perancis yang menyatakan bahwa pemerintah tidak dibenarkan dan tidak boleh menghimpun data statistik warga berdasarkan agama atau etnis mereka.

Namun Robert Menard mengatakan bahwa daftar administrasi yang dibuatnya telah mengumpulkan nama-nama siswa muslim untuk menentukan berapa banyak muslim di daerahnya. Data yang dibuatnya sendiri tersebut menunjukkan presentase siswa muslim di kota tersebut mencapai 64.6%.

“Maaf untuk mengatakan hal ini, tetapi walikota memiliki seluruh nama siswa” katanya pada televisi France 2 pada Selasa (5/5/15) malam waktu setempat, dikutip dari laman Guardian.

“Saya tahu bahwa saya tidak memiliki hak untuk melakukannya. Maaf harus mengatakannya, namun nama pertama seseorang bisa mengindikasikan agama yang dianutnya. Menyangkal hal ini berarti mengangkal bukti” katanya.

Komentarnya tersebut menuai kecaman dari Partai sosialis yang tengah berkuasa. Bahkan Perdana Menteri Perancis, manuel Valls menulis tweet “Walikota yang memalukan”.

“Partai Republik tidak membeda-bedakan para siswa” kata Valls.

Menteri Pendidikan Perancis, Najat Vallaud-Belkacem juga mengecam tindakan walikota tersebut. Dia bahkan meminta agar Menard diperiksa secara yudisial terkait hal yang dilakukannya tersebut. Najat menganggap pernyataan Menard tersebut ‘benar-benar anti terhadap partai Republik’.

“Saya merasa tersinggung dan muak dengan penyataan-pernyataan tersebut” kata Abdullah Zekri, kepala lembaga National Observatory Against Islamophobia. “Selain itu, seseorang bisa saja memiliki nama Muhammad tapi bukan seorang muslim” tambahnya.

Namun, pada Rabu (6/5/2015), kantor balai kota Beziers membantah klaim Menard bahwa pemerintah kota memiliki daftar nama anak-anak untuk mengidentifikasi mana yang Muslim dan mana yang tidak.
"Balai kota dari Beziers tidak memiliki, dan tidak pernah memiliki, dokumen atas para siswa dan anak-anak," katanya dalam sebuah pernyataan.