Muslimahdaily - Keputusan tiba-tiba untuk mengganti Doni Amansa, seorang siswa SMA Negeri 1 Unaaha Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), sebagai peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional telah menimbulkan kontroversi. Doni yang sebelumnya telah berhasil lolos sebagai peserta Paskibraka Nasional, kini digantikan oleh Wiradinata Setya Persada, seorang siswa SMA asal Baubau yang merupakan anak dari seorang perwira polisi.
Kejadian ini terjadi setelah pengumuman bahwa Doni Amansa dan Nadira Syalvallah, seorang siswi SMA asal Baubau, berhasil terpilih sebagai anggota inti yang akan mewakili Sulawesi Tenggara (Sultra) di perwakilan Sulawesi Tenggara di Istana Negara. Namun, dalam tahap persiapan sebelum keberangkatan ke Jakarta, Doni digantikan oleh Wiradinata Setya Persada, seorang siswa SMA asal Baubau.
Kuasa hukum Doni Amansa, Andre Darmawan, menjelaskan bahwa pada awalnya Doni dan peserta lainnya mengikuti seleksi pengibar bendera tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh panitia dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada akhir seleksi, empat nama diumumkan sebagai perwakilan Sultra untuk Paskibraka Nasional, dengan peringkat pertama dan kedua sebagai tim inti, sedangkan peringkat tiga dan empat sebagai cadangan.
"Di akhir seleksi sudah diumumkan peringkat satu sampai empat. Untuk peringkat pertama Nadhira, kedua Doni, ketiga Wira, dan keempat Aini," ujar Andre, Minggu (16/7/2023). Dikutip dari laman tribunmedan.
Namun, polemik muncul ketika Doni digantikan oleh Wiradinata Setya Persada sebagai tim cadangan. Kuasa hukum menyebut adanya pelanggaran dalam pembekalan yang tidak seharusnya menjadi bagian dari seleksi.
Andre Darmawan juga menyoroti pengumuman nama peserta Paskibraka Nasional yang didasarkan pada urutan abjad bukan peringkat. Menurutnya, pernyataan Harmin Ramba, Kepala Kesbangpol Sultra, terkait pengumuman berdasarkan abjad adalah berita bohong.
Harmin Ramba sendiri membantah adanya keterkaitan keluarga Wiradinata dengan pejabat setempat. Ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti mengenai keluarga Wiradinata dan bahwa panitia seleksi telah bekerja secara independen.
Harmin juga menjelaskan bahwa pengumuman nama-nama tersebut didasarkan pada urutan abjad, bukan nilai. Namun, keluarga Doni dan pendampingnya dari Kabupaten Konawe salah menginterpretasikan pengumuman tersebut, mengira bahwa Doni adalah peringkat pertama.
Kasus ini masih menjadi perdebatan dan pihak keluarga Doni Amansa telah melaporkan Kepala Kesbangpol Sultra, Harmin Ramba, ke polisi dengan tuduhan menyebarkan berita bohong terkait tahapan seleksi Paskibraka Nasional.
Andre Darmawan, kuasa hukum keluarga Doni, menyatakan bahwa Harmin Ramba menyebarkan berita bohong dengan mengatakan bahwa belum ada hasil seleksi pada tanggal 8 Juli dan bahwa pembekalan merupakan bagian dari seleksi.
Andre mengklaim bahwa ada pelanggaran petunjuk dan teknis seleksi Paskibraka Nasional dalam tahap pembekalan. Menurutnya, pembekalan bukanlah bagian dari seleksi sesuai dengan petunjuk teknis.
Selain itu, Andre juga menyoroti pengumuman nama-nama peserta Paskibraka Nasional yang didasarkan pada urutan abjad, bukan peringkat. Menurutnya, Harmin berbohong tentang pengumuman berdasarkan abjad.
Andre memberikan contoh pengumuman yang diawali dengan nama Doni Amansa, Nadira Syalvallah, Wiradinata Setya Persada, dan Aini Nur Fitriani. Menurutnya, berita bohong tersebut telah menyebabkan keonaran dan menjadi perdebatan di berbagai tempat karena kasus ini telah viral.
"Karena kalau berdasarkan abjad, ada D-N-W-A (abjad nama awal siswa yang diumumkan). Itulah yang menurut kita berita bohong dan membuat keonaran karena kasus ini sudah viral dan membuat keonaran dan menjadi perdebatan di mana-mana," kata kuasa hukum keluarga Doni, Andre Darmawan dikutip dari detikSulsel, Selasa (18/7/2023).
Keluarga Doni telah mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus ini. Laporan polisi ini merupakan bantuan hukum yang diberikan secara gratis oleh kuasa hukum keluarga Doni.
Mereka menyatakan memiliki bukti-bukti yang mendukung laporan tersebut. Kontroversi ini masih menyita perhatian publik dan menjadi perdebatan di masyarakat Sulawesi Tenggara.
