Muslimahdaily - Tidak hanya Hujan deras yang terjadi sejak Kamis (4/02), banjir di sejumlah wilayah di Kota Semarang yang hingga kini belum sepenuhnya surut, disebabkan oleh beberapa faktor lainnya yang kemudian juga diungkapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa banjir yang terjadi di Semarang diakibatkan oleh penyesuaian infrastruktur penampung air yang tidak berbanding lurus dengan laju pembangunan.
Dikutip dari laman Kompas, banjir yang merendam hampir 42 wilayah sejak Sabtu (6/02) kini telah membaik kecuali di wilayah wilayah Kaligawe sampai Genuk yang hingga kini masih ditangani oleh Penanganan Darurat BPBD Kota Semarang perihal evakuasi dan layanan dapur umum.
Ketinggian banjir yang melanda kota ini diukur mencapai 10-150cm. Seorang ahli hidrologi UGM Pramono Hadi menyebutkan bahwa banjir di Semarang disebabkan oleh penurunan permukaan tanah.
Menurut Pramono, sama halnya dengan pernyataan KLHK pemerintah daerah perlu memaksimalkan tata ruang khusus penataan air dengan tanggul yang terintegrasi dan menggunakan sistem klep atau pintu otomatis sehingga air akan mudah terbendung dan tidak mengaliri pemukiman warga.
Kondisi genangan air dari hujan deras itu menyebabkan tatanan air yang tidak sesuai dengan pembangunan yang begitu pesat membuat air kesulitan tertampung.
Menurut Saparis Soedarjanto, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK, penyesuaian infrastruktur dengan pembangunan begitu lambat sehingga kecepatannya tidak berimbang dengan hujan deras yang melanda sejak Kamis lalu.
"Penyesuaian infrastruktur [penampung air] itu ada keterlambatan dengan laju perubahan. Sebenarnya sudah diupayakan, tapi kecepatannya tidak imbang," ujarnya dikutip dari keterangan CNN Indonesia.
Tak hanya itu, menurut keterangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo banjir yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia ini juga disebabkan oleh pompa penyedot banjir yang tidak berfungsi optimal ketika banjir melanda.
Hal tersebut tentu harus difokuskan kembali oleh pemerintah daerah untuk meninjau kembali proporsi penampungan air sebagai bahan pertimbangan untuk pencegahan terjadinya banjir, serta meningkatkan pemeriksaan mengenai pembangunan masif yang menyebabkan penurunan tanah dengan aktivitas penyedotan air tanah yang tidak terkendali dan kurang diawasi.
