Muslimahdaily – Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Inisiatif Khusus Pakistan, Ahsan Iqbal, telah meluncurkan kegiatan kampanye selama 16 hari dalam rangka melawan Gender Based Violence (GBV) atau kekerasan berbasis gender pada Jumat (25/11/22). Kampanye tersebut secara resmi diluncurkan oleh Ahsan Iqbal dalam sebuah upacara yang diadakan di kementerian tersebut.
Ahsan Iqbal membentuk sebuah Unit Gender di tengah usaha pemberdayaan sosial ekonomi perempuan dalam memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
Kampanye yang dilakukan itu merupakan kampanye internasional tahunan yang berlangsung hingga Hari Hak Asasi Manusia yakni 10 Desember mendatang.
Acara peluncuran kampanye dalam rangka melawan kekerasan berbasis gender itu dihadiri oleh Nilofar Bakhtiar selaku Ketua Komisi Nasional Status Perempuan (NCSW), Direktur Eksekutif, Dr Shaista Sohail selaku Komisi Pendidikan Tinggi HEC, Amna Baig selaku Asisten Inspektur Polisi ASP, mahasiswa dan masyarakat sipil.
Melansir dari Dailytimes.com.pk, Ahsan Iqbal menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan negara.
“Proses pembangunan suatu negara akan berjalan lambat jika perempuan tidak diberi kesempatan yang sama,” ujar Ahsan.
Lebih lanjut Ahsan menyayangkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan negara masihlah lemah. Karena itu adanya kampanye dan Unit Gender ini akan membantu mendapatkan hasil yang diinginkan.
Kampanye tersebut akan dijalankan oleh Lembaga Pendidikan Rawalpindi dan Islamabad dengan menggandeng Otoritas Investigasi Federal (FIA).
Young Development Fellows (YDF) bersama pihak Kementerian Pakistan akan mulai mengunjungi lembaga-lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan acara dalam rangka menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat. Perwakilan FIA akan memberikan presentasi tentang undang-undang dan kebijakan cybercrime.
Menurut laporan penelitian terbaru dari Yayasan Hak Digital, terdapat sekitar 40% wanita di Pakistan telah menjadi korban cyberbullying dalam bentuk pelecehan seksual, pemerasan, ujaran kebencian, penguntitan, pencurian identitas, dan ancaman fisik.
Sambil menyoroti hak-hak perempuan yang dilindungi oleh Islam dan konstitusi, Ahsan Iqbal mengatakan bahwa Islam memberdayakan perempuan dengan hak-hak paling progresif sejak abad ke-7, tetapi sayangnya hak-hak itu disalahtafsirkan.
Pada kesempatan itu, Syed Zafar Ali Shah selaku Sekretaris Komisi Perencanaan mengatakan, kampanye tersebut akan membantu menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat untuk menghapuskan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan perempuan negara dan Unit Gender adalah salah satu contoh untuk memberdayakan perempuan,” tutur Syed Zafar Ali Shah.
Para peserta yang hadir mengapresiasi upaya Menteri Pakistan untuk meluncurkan kampanye dan Unit Gender. Mereka juga memberikan dukungan penuh guna upaya memberdayakan perempuan.
